Hari ini, 10 November 2016 sejumlah relawan dari beberapa organisasi mengadakan rapat koordinasi di kantor GNRM yang dihadiri oleh Bung Beator Suryadi,  Asisten Deputi IV bidang Komunikasi Politik - Kantor Staf Presiden (KSP). Rapat tersebut berlangsung dari pukul 18.30 dan berakhir ada pukul 21.00. Pada kesempatan ini dibahas mengenai situasi terkini terkait Aksi Bela Islam 3 yang akan digelar pada tanggal 25 November 2016. Sebagaimana diketahui bahwa Aksi Damai Bela Islam 2 yang berlangsung pata tanggal 4 November 2016 yang awalnya berlangsung damai, aman dan kondusif, berubah menjadi kericuhan yang membahayakan Istana sebagai Simbul Negara. 

Beberapa kelompok lain ingin mengadakan Aksi Bela NKRI yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 19 November 2016, namun kami berpendapat bahwa Aksi tersebut bisa dianggap sebagai Aksi Tandingan yang justru akan menyulut Aksi yang lebih besar pada tanggal 25 November 2016. Jika ini terjadi, maka Presiden dan Istana Presiden sebagai simbul negara, merasa terancam oleh jutaan peserta aksi yang dikhawatirkan tidak bisa terkendali. Untuk itu Presiden sudah mempersiapkan Kopasus dan Pasukan Cadangan Strategis lainnya untuk dapat dikerahkan dalam keadaan genting. Jika ada provokator yang berhasil menghasut masa untuk menyerang Istana, maka yang akan menjadi korban adalah ummat Islam yang akan berhadapan dengan Kopasus. Dan yang akan bertepuk tangan dan pesta kemenangan adalah pihak-pihak yang menginginkan kehancuran Indonesia agar lebih mudah untuk dikuasai kekuatan asing. Selain itu Presiden juga melakukan upaya-upaya persuasif dengan mengundang sejumlah pimpinan Ormas Islam dan pimpinan Pondok Pesantren se Jawa Barat dan Banten sebagai lingkaran yang terdekat dengan Ibu Kota Negara. 

Tuntutan Aksi 25 Nopember 2016 tidak lagi terfokus pada masalah Ahok tetapi mengarah kepada tuntutan untuk lengserkan Jokowi sebagai Kepala Negara yang dapat mengakibatkan terancamnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk menjaga kemungkinan terburuk yang mengarah pada tuntutan untuk menurunkan Jokowi selaku Presiden yang dipilih oleh rakyat, kami bersepakat untuk merumuskan "SERUAN ISLAH' untuk menyadarkan semua pihak dari perpecahan dan kehancuran yang mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.