Ketum GNRM Mulyadi - Mengawal Aksi Super Damai Bela Islam 212

Aksi Bela Islam 3 yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan didukung oleh Ummat Islam seluruh Indonesia untuk menyerukan penangkapan terhadap Ahok selaku tersangka Tindak Pidana Penistaan Agama berlangsung pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016 atau dikenal dengan Aksi 212. Aksi ini merupakan Aksi Super Damai karena kegiatan utamanya adalah Sholat Jum'at bersama di Lapangan Monumen Nasional (MONAS). Mengingat banyaknya peserta aksi, maka kawasan Monas tidak mampu lagi menampung seluruh peserta aksi sehingga meluber memadati jalan-jalan protokol di kawasan Jakarta Pusat. 
Membludaknya ummat Islam yang ingin menegakkan Hukum dan Kedaulatan NKRI ini datang dari berbagai daerah dengan berbagai cara. Meskipun Polisi sudah melakukan berbagai cara untuk memboikot aksi ini mulai dari pelarangan Armada Angkutan Bus untuk disewa mengangkut Peserta Aksi, penghadangan iringan-iringan Bus yang membawa peserta Aksi, Razia terhadap pemilik kendaraan, dan lain-lain. Tidak bisa meyewa Bus, mereka membawa mobil pribadi atau Motor. Masih dihadang dengan berbagai alasan, mereka pun memutuskan untuk jalan kaki dari Tasik selama 5 hari 5 malam. Segala hambatan ini tidak menyurutkan gelora semangat untuk membela NKRI yang telah tak berdaya melawan kekuatan para pengembang dan taipan yang telah berhasil menancapkan kekuatan Politiknya untuk memasung kedaulatan Bangsa Indonesia. Kekuatan asing yang mencengkeram kebijakan pemerintah ini merupakan suatu bentuk Neo Kolonialisme atau Kolonialisme Gaya Baru yang telah lama dirancang oleh pihak asing yang sudah masuk ke seluruh lini pemerintahan dan parlemen dengan merubah UUD45 sehingga memungkinkan Jabatan Presiden dan Jabatan politis lainnya bisa diduduki oleh Warga Negara Indonesia non Pribumi. Artinya orang asing yang datang ke Indonesia, bisa menjadi Presiden RI asalkan memiliki Paspor WNI. 
Slogan Revolusi Mental dan Tri Sakti menuju Kedaulatan Politik, Kemandirian Ekonomi dan Kepribadian Budaya yang diamanatkan oleh Rakyat kepada Presiden belum bisa diwujudkan. Pemerintah masih terkesan membela kepentingan para pengusaha dan pengembang yang dengan mudah bisa dibaca oleh masyarakat awam. Proyek Reklamasi Pulau G yang telah dibatalkan oleh Menko Kemaritiman Rizal Ramli dijawab dengan pencopotan dirinya dan digantikan oleh Luhut yang langsung mencabut pembatalan tersebut dan melanjutkan reklamasi yang masyarakat tau dikuasai oleh para Taipan atau Pengusaha Cina yang dikenal dengan 9 Naga. Status tersangka terhadap Aguan pun dicabut begitu saja. Rakyat jadi bingung sebenarnya Negara ini masih milik Bangsa Indonesia ataukah sudah berpindah tangan menjadi milik para Taipan. Untuk menangkap memenjarakan 1 orang Ahok saja, tidak cukup dengan Aksi yang melibatkan 7 juta orang Ummat Islam. Sedangkan Polisi langsung menangkap para Tokoh Nasional yang mengadakan Rapat untuk menjaga kedaulatan NKRI, langsung ditangkap dengan tuduhan Makar. Sekali lagi Rakyat bingung, kepada siapa pemerintah dan aparat berpihak. Kepada para pejuang Kedaulatan NKRI ataukah kepada Para Taipan? 

Aksi Bela Islam 3 ini juga mendapatkan Dukungan dari Ummat Islam di Luar Negeri.

 Presiden dan Wapres turut hadir dalam Tausiah Kebangsaan yang diakhiri dengan acara Sholat Jum'at bersama para ulama dan seluruh ummat Islam pecinta NKRI.